Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / DPRD Sungai Penuh

Bahas Pelantikan Kepala Daerah, Ketua DPRD Sungai Penuh Ikuti Rakor Bersama Mendagri

Posted by: Redaksi

 

Rakor Persiapan Pelantikan Kepala Daerah. Foto: Kerinciepxose.com

Kerinciexpose.com - Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, S.Sos.,MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara Virtual melalui Zoom Meeting terkait Persiapan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Hasil Pilkada serentak Tahun 2024, Senin (03/02/2025). 

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta diikuti Ketua DPRD, Sekda Provinsi Se-Indonesia, Serta Ketua DPRD dan Sekda Kab/Kota Se-Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito menyampaikan jadwal Pelantikan Kepala Daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 kemungkinan akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.

“ Untuk pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa ini akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK,” Jelasnya. 

Kemudian, Mendagri Tito juga menyampaikan bahwa pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota, serta pasangan mereka akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta.

“Saya berharap dengan adanya percepatan pelantikan ini, Stabilitas Politik dapat segera terjaga dan Roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” Harapnya.

Terpisah Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, S.Sos.,MM saat dikonfirmasi membenarkan Rakor tersebut ia menyampaikan terkait jadwal untuk Kota Sungai Penuh, apabila sengketa diputuskan melalui hasil sela atau dismissal maka di jadwalkan pada tanggal 20 februari 2025.

“ Jika masih ada masalah penjadwalan pelantikan kemungkinan tanggal 20 ini,” Ucapnya (Selasa 04/02)

Lanjut Hutri, Setelah itu DPRD menunggu penetapan Calon Kepala Daerah Terpilih oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk di Paripurnakan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dan disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.

“ DPRD Kota Sungai Penuh masih menunggu keputusan dari KPU setempa setelah baru bisa di Paripurnakan untuk pengesahan pengangkatan Calon Kepala Daerah,” Tutupnya. (dez)